Viral Pungli Rp 1,7 Juta: Petugas Dishub Kota Bekasi Terancam Dipecat
- account_circle Alya Lizayanti
- calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sumber : https://bekasi.pojoksatu.id/kota-bekasi/1134767694/7-anggota-dishub-kota-bekasi-terbukti-lakukan-pungli-kalau-ada-yang-lain-harap-lapor-beserta-buktinya
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Cibitunghitz.com, Bekasi – Media sosial mendadak heboh usai beredarnya video dugaan tindakan pungutan liar oleh oknum petugas perhubungan. Rekaman detikNews memperlihatkan oknum petugas Dishub Kota Bekasi yang diduga memalak uang senilai Rp 1,7 juta dari seorang sopir truk. Oleh karena itu, kabar viral ini langsung memicu kemarahan publik dan perhatian serius pemerintah daerah.
Kronologi Pungli Rp 1,7 Juta kepada Sopir Truk
Pertama-tama, video berdurasi singkat itu memperlihatkan aksi perekam video yang mendatangi ruangan petugas Dishub Kota Bekasi bersama sang sopir truk. Perekam video langsung menanyakan sosok oknum yang telah memeras uang milik pengemudi kendaraan tersebut. Selanjutnya, sopir truk menunjuk salah satu petugas yang sedang berada di dalam lokasi.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah uang tunai hasil pemalakan akhirnya kembali kepada sopir truk. Namun, aksi tidak terpuji oknum aparat perhubungan ini sudah terlanjur melukai kepercayaan masyarakat luas. Akibatnya, netizen mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada oknum tersebut.
Desakan Pemecatan dari Dedi Mulyadi
Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas menyampaikan rasa kecewa mendalam atas aksi pemerasan tersebut. Dedi Mulyadi langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi guna menindaklanjuti kasus melanggar hukum ini. Bahkan, beliau meminta agar instansi terkait segera memberhentikan oknum petugas tersebut secara tidak hormat.
Pemerintah daerah saat ini masih memeriksa status kepegawaian sang oknum, baik sebagai ASN maupun PPPK. Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa baju dinas aparat harus berfungsi melayani dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pemecatan menjadi langkah nyata untuk memberikan efek jera.
Evaluasi Total Pelayanan Publik
Sebagai penutup, peristiwa memprihatinkan ini harus menjadi momen evaluasi total bagi seluruh petugas operasional di lapangan. Aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada lagi praktik pemerasan terhadap para sopir logistik. Kemudian, pengawasan ketat perlu berjalan secara rutin agar integritas instansi tetap terjaga.
Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan keberanian untuk mengawal dan melaporkan setiap aksi pelanggaran di jalan raya. Jangan pernah membiarkan praktik pungli merusak kenyamanan para pengguna jalan. Pada akhirnya, kejujuran para petugas merupakan kunci utama dalam mewujudkan ketertiban masyarakat.
- Penulis: Alya Lizayanti
Saat ini belum ada komentar